Ketika seseorang mengalami kekerasan berbasis gender dan seksual, kebutuhan yang muncul jarang hanya satu.

• Ada kebutuhan medis: luka yang perlu ditangani, nyeri yang perlu diperiksa, risiko kehamilan, risiko infeksi menular seksual, atau kondisi darurat medis yang lain yang tidak bisa ditunda.
• Ada kebutuhan psikologis: rasa takut, cemas, panik, kebingungan, atau perasaan tidak aman yang perlu direspons dengan dukungan awal yang empatik.
• Ada kebutuhan perlindungan: apakah penyintas aman pulang, apakah pelaku berada di rumah, apakah ada ancaman lanjutan, apakah anak ikut terancam, atau apakah penyintas membutuhkan tempat aman sementara.
• Ada kebutuhan hukum dan medikolegal: apakah penyintas sudah mengetahui haknya, apakah perlu visum, apakah ingin melapor ke polisi, atau justru belum siap berhadapan dengan proses hukum.
• Ada pula kebutuhan sosial: transportasi, pendamping aman, dukungan keluarga atau komunitas, bantuan ekonomi, dan pemulihan jangka panjang.

Namun dalam praktiknya, kebutuhan-kebutuhan ini sering kali berada di tempat yang berbeda, dikelola oleh aktor yang berbeda, dengan prosedur yang berbeda. Akibatnya, penyintas harus berpindah dari satu layanan ke layanan lain, mengulang cerita berkali-kali, mencari sendiri informasi, dan menanggung risiko kebocoran data, stigma, atau kehilangan tindak lanjut.

Padahal, setelah mengalami kekerasan, penyintas seharusnya tidak dibiarkan menavigasi sistem sendirian.

Layanan KBGS Tidak Bisa Hanya Berhenti di Pemeriksaan Medis

Fasilitas kesehatan (faskes) sering menjadi pintu pertama bagi penyintas. Oleh karena itu, seluruh petugas di faskes—mulai dari petugas keamanan, pendaftaran, tenaga kesehatan, hingga petugas farmasi—perlu memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, melakukan asesmen awal, memberikan penanganan sesuai kewenangan, dan menghubungkan pasien dengan layanan lanjutan yang dibutuhkan.

Dalam banyak kasus, tenaga kesehatan memang perlu menangani keluhan medis yang paling mendesak terlebih dahulu, seperti luka, nyeri, perdarahan, infeksi, kehamilan, atau kondisi gawat darurat. Namun, penanganan KBGS tidak berhenti ketika kondisi medis pasien sudah stabil.

Setelah kebutuhan klinis terpenuhi, ada sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab bersama pasien:

• Apakah pasien aman ketika meninggalkan fasilitas kesehatan?
• Apakah pasien membutuhkan dukungan psikologis?
• Apakah pasien memahami pilihan layanan yang tersedia?
• Apakah pasien ingin atau perlu dihubungkan dengan layanan perlindungan, pendampingan sosial, atau bantuan hukum?
• Apakah proses rujukan tetap menjaga kerahasiaan dan keselamatan pasien?
• Apakah ada rencana tindak lanjut setelah kunjungan pertama selesai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penyintas sering kali melampaui layanan medis. Tanpa kemampuan untuk melakukan asesmen yang komprehensif dan membangun koordinasi dengan layanan lain, fasilitas kesehatan berisiko menjadi titik layanan yang berdiri sendiri, terputus dari sistem perlindungan yang lebih luas.

Akibatnya, seorang pasien mungkin pulang dengan luka yang sudah diobati, tetapi kembali ke lingkungan yang tidak aman. Pasien mungkin menerima obat untuk mengatasi keluhan fisiknya, tetapi tidak mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika kekerasan kembali terjadi. Luka mungkin telah didokumentasikan dengan baik, tetapi pasien tidak pernah memperoleh informasi mengenai dukungan psikologis, layanan perlindungan, pendampingan hukum, atau hak-haknya sebagai penyintas.

Dalam konteks KBGS, layanan medis merupakan bagian yang sangat penting dari respons, tetapi bukan satu-satunya. Layanan kesehatan perlu menjadi salah satu pintu masuk menuju sistem layanan yang lebih terintegrasi, sehingga penyintas tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga memperoleh perlindungan, dukungan, dan kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan lebih aman.

Empat Tahap Layanan KBGS di Faskes

Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) di fasilitas kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap pasien perlu melalui rangkaian layanan yang saling terhubung, mulai dari deteksi awal, asesmen, penanganan, hingga rujukan.

Deteksi awal membantu tenaga kesehatan mengenali kemungkinan adanya kekerasan, bahkan ketika pasien datang dengan keluhan yang tampaknya tidak berkaitan. Asesmen bertujuan memahami kondisi pasien secara menyeluruh, termasuk kebutuhan medis, psikologis, keselamatan, dan perlindungan yang paling mendesak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tenaga kesehatan kemudian menentukan penanganan klinis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, persetujuan (consent), dan kewenangan yang dimiliki. Proses kemudian dilanjutkan pada rujukan yang aman agar pasien dapat mengakses layanan lain yang dibutuhkan.

Keempat tahapan ini saling bergantung satu sama lain. Asesmen yang tidak komprehensif dapat menyebabkan kebutuhan penting pasien tidak teridentifikasi. Penanganan yang tidak tepat dapat membuat pasien kehilangan kesempatan memperoleh layanan yang sensitif terhadap waktu, seperti kontrasepsi darurat, profilaksis pasca pajanan HIV (PEP), atau dukungan psikologis awal. Rujukan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan pasien terputus dari layanan, sementara dokumentasi dan komunikasi yang buruk membuat penyintas harus mengulang pengalaman traumatisnya kepada banyak orang. Tanpa tindak lanjut (follow-up), tenaga kesehatan juga tidak pernah mengetahui apakah pasien benar-benar berhasil memperoleh bantuan lanjutan.

Karena itu, setiap tahapan harus menghasilkan langkah berikutnya. Deteksi awal membuka jalan bagi asesmen. Asesmen menjadi dasar penanganan dan keputusan rujukan. Penanganan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, termasuk consent, refusal, dan kebutuhan lanjutan pasien. Rujukan tidak berhenti pada pemberian surat pengantar, tetapi memastikan pasien benar-benar terhubung dengan layanan tujuan melalui koordinasi yang aman, penghormatan terhadap kerahasiaan, dan komunikasi yang baik antarfasilitas.

Lebih jauh lagi, alur layanan di fasilitas kesehatan juga tidak dapat berdiri sendiri. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bagian dari ekosistem penanganan KBGS yang melibatkan layanan psikologis, perlindungan sosial, pendampingan hukum, kepolisian, UPTD PPA, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai jejaring lainnya. Semakin baik koordinasi antar layanan, semakin kecil kemungkinan penyintas kehilangan akses terhadap bantuan yang mereka butuhkan. Pada akhirnya, kualitas penanganan KBGS tidak hanya ditentukan oleh baiknya layanan di satu fasilitas kesehatan, tetapi oleh seberapa baik seluruh sistem mampu bekerja secara terintegrasi, berpusat pada penyintas, dan menjaga keselamatan mereka di setiap tahapan layanan.

Fasilitas Kesehatan Tidak Bisa Bekerja Sendiri

KBGS tidak hanya berdampak pada tubuh. Ia dapat memengaruhi rasa aman, relasi sosial, kondisi ekonomi, kesehatan mental, akses pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, status hukum, dan hubungan dengan keluarga atau komunitas.

Karena itu, layanan yang dibutuhkan penyintas perlu melibatkan banyak aktor: fasilitas kesehatan, psikolog atau konselor, UPTD PPA atau layanan perlindungan perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, kepolisian atau unit PPA bila penyintas memilih jalur hukum, rumah aman, pendamping komunitas, organisasi disabilitas, layanan HIV/IMS, layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan keamanan digital pada kasus kekerasan berbasis gender online.

Masalahnya, layanan-layanan ini tidak selalu terhubung. Banyak sistem masih berjalan sektoral. Faskes menangani kesehatan. Lembaga hukum menangani proses hukum. Layanan psikologis menangani kesehatan mental. Layanan perlindungan menangani keamanan dan pendampingan. Masing-masing bekerja, tetapi tidak selalu berbicara satu sama lain.

Akibatnya, penyintas yang harus menghubungkan sendiri sistem-sistem ini. Penyintas yang sedang berada dalam situasi rentan justru harus menjelaskan ulang kasusnya, mencari kontak, memahami prosedur, mengatur transportasi, menanggung biaya, memastikan dokumen, dan memutuskan sendiri layanan mana yang harus didatangi lebih dulu.

Beban yang terlalu berat untuk diletakkan pada pundak penyintas.

Rujukan Bukan Melempar Pasien!

Dalam layanan KBGS, rujukan sering dipahami sebagai memberikan alamat atau nomor telepon layanan lain atau yang penting sudah mengantar pasien sampai ke layanan lain. Padahal, bagi penyintas, sekadar diberi nomor kontak atau diantar sering kali tidak cukup.

• Nomor itu mungkin tidak aktif.
• Layanan tidak 24 jam.
• Pasien mungkin tidak punya pulsa, transportasi, atau tempat aman untuk menelepon.
• Pasien mungkin takut jika nomor layanan terlihat oleh pelaku.
• Pasien mungkin harus menjelaskan ulang kronologi di layanan tujuan.
• Pasien mungkin ditolak karena syarat administrasi, biaya, atau kapasitas layanan.

Karena itu, rujukan KBGS perlu menggunakan prinsip warm referral. Artinya, faskes tidak hanya memberikan nomor, tetapi membantu menghubungkan pasien dengan layanan tujuan secara aman.

Warm referral dapat mencakup menghubungi layanan tujuan terlebih dahulu, memastikan layanan tersedia, mengetahui siapa PIC (person in charge) yang menerima, menjelaskan kebutuhan pasien dengan data minimum, memastikan transportasi aman, menilai apakah pendamping pasien aman, dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan pasien benar-benar diterima.

Rujukan yang aman bukan hanya bertanya, “Kami bisa rujuk ke mana?”. Rujukan yang aman juga bertanya, “Apakah pasien dan kasusnya benar-benar akan sampai, diterima, tetap aman dan ditindaklanjuti dengan prinsip-prinsip trauma-informed?”

Pentingnya Case Management

Keberadaan berbagai layanan tersebut pun tidak otomatis menciptakan sistem yang terintegrasi. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh aktor mampu bekerja secara terkoordinasi sehingga penyintas tidak dipaksa memahami sendiri struktur layanan yang rumit atau berpindah dari satu institusi ke institusi lain tanpa arah yang jelas.

Di sinilah pentingnya case management atau pendampingan kasus. Peran ini memastikan bahwa proses layanan tidak berhenti ketika pasien meninggalkan fasilitas kesehatan, tetapi terus dipantau hingga kebutuhan utamanya benar-benar terpenuhi. Dalam banyak konteks, case manager dapat berasal dari UPTD PPA atau lembaga pendamping yang memiliki mandat perlindungan sosial, bukan selalu dari fasilitas kesehatan. Meski demikian, fasilitas kesehatan tetap memiliki peran penting untuk memastikan kesinambungan layanan klinis apabila pasien memerlukan kontrol lanjutan, pemeriksaan ulang, atau penanganan medis berikutnya.

Melalui mekanisme case management, berbagai pertanyaan penting dapat terus dipantau: apakah pasien telah diterima di layanan tujuan, apakah kondisi keselamatannya sudah membaik, apakah masih membutuhkan layanan medis lanjutan, dukungan psikologis, pemeriksaan IMS, tes kehamilan, pendampingan hukum, atau bentuk perlindungan lainnya. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi risiko kekerasan berulang maupun kebutuhan khusus yang berkaitan dengan usia, disabilitas, status sosial, atau situasi hukum pasien.

Tanpa mekanisme tindak lanjut, sistem hanya mengetahui bahwa pasien telah “dirujuk”. Namun tidak ada yang benar-benar mengetahui apakah penyintas berhasil memperoleh layanan yang dibutuhkan, atau justru terhenti di tengah jalan.

Dari Sistem yang Terpecah Menuju Layanan yang Menjaga

Penyintas KBGS sering kali datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang sudah sangat berat. Mereka mungkin membawa luka fisik, rasa takut, kebingungan, ancaman dari pelaku, stigma dari lingkungan, atau pengalaman buruk ketika berhadapan dengan institusi. Dalam kondisi seperti itu, mereka seharusnya tidak lagi dibebani dengan tugas memahami alur birokrasi yang rumit atau mencari sendiri layanan yang mereka perlukan.

Ketika sistem layanan bekerja secara terpisah, penyintas harus menghabiskan energi untuk menjelaskan ulang pengalaman yang sama, mencari informasi sendiri, berpindah dari satu layanan ke layanan lain, dan menghadapi risiko kehilangan akses di setiap tahap. Sebaliknya, ketika sistem mampu bekerja secara terintegrasi, energi penyintas dapat difokuskan pada proses pemulihan, bukan pada perjuangan menavigasi sistem.

Karena itu, memperbaiki layanan KBGS bukan hanya tentang menyusun SOP baru atau memperbanyak daftar rujukan. Yang dibutuhkan adalah membangun cara kerja bersama: memastikan setiap titik layanan saling terhubung, setiap aktor memahami batas dan tanggung jawabnya, setiap informasi dibagikan secara aman, dan setiap keputusan diambil dengan mengutamakan keselamatan, pilihan, serta martabat penyintas.

Pada akhirnya, keberhasilan layanan KBGS tidak diukur dari banyaknya institusi yang terlibat, tetapi dari apakah penyintas dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan tanpa harus kehilangan rasa aman, hak, dan kendali atas keputusan yang menyangkut hidup mereka. Penyintas tidak seharusnya menjadi navigator bagi sistem yang rumit. Sistemlah yang harus dirancang agar lebih mudah diakses, lebih terhubung, lebih manusiawi, dan benar-benar berpihak kepada penyintas.