Technology-assisted device saat ini sudah sangat marak dipakai oleh berbagai lini masyarakat dan di berbagai bidang profesi, sehingga sangat terasa manfaatnya. Produk yang paling sering kita pakai dan bahkan sudah mulai tidak bisa kita tinggalkan adalah telepon genggam dan laptop. Akan tetapi, apakah technology-assisted device ini telah benar-benar inklusif dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat difabel?

Pada hari Rabu, 7 Februari 2024 lalu, tim Dokter Tanpa Stigma berkesempatan untuk hadir dalam diskusi publik bertajuk “Inclusion is the Future: Potential for Digital Disability Inclusion Solutions” yang diadakan oleh KONEKIN, berkolaborasi bersama Katalis, sebuah program dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Dalam diskusi ini, berbagai pihak terkait menyampaikan keresahan dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi teknologi di bidang peralatan medis untuk masyarakat difabel.

Acara ini sekaligus menjadi ajang peluncuran dan diskusi laporan Katalis tentang Peluang Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Australia dalam Sektor Peralatan Medis dan Teknologi Penunjang (Opportunities for Bilateral Trade and Investment between Indonesia and Australia in Medical Devices and Technology) bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas (OPD).

Akses dan Keterjangkauan Masih Merupakan Masalah Utama

Laura Bateman, Senior Manager Economic Policy dari Equity Economics menyatakan bahwa aksesibilitas dan keterjangkauan adalah hambatan utama dalam mengakses alat bantu di Indonesia, dengan kebutuhan yang secara signifikan tidak terpenuhi terutama untuk perempuan dan penduduk di daerah pedesaan. Harga alat bantu di Indonesia juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sebanding di ASEAN (dan Australia), sehingga membuatnya tidak terjangkau kecuali untuk 20% rumah tangga terkaya.

Jumlah alat bantu yang ditanggung oleh BPJS hanya tujuh dari total 50 jenis, dan hampir semuanya adalah produk impor. Akibatnya, 60% dari 4,6 juta orang Indonesia dengan disabilitas sedang atau berat (dan membutuhkan alat bantu) tidak menggunakan alat bantu apa pun. Indonesia mengalami kekurangan setiap jenis alat bantu, terutama untuk perempuan (77%) dan orang yang tinggal di daerah pedesaan (62%). Selain itu, 80% dari orang yang membutuhkan kacamata tidak memiliki kacamata, 28% dari orang yang membutuhkan tongkat jalan tidak memiliki alat mobilitas, dan lebih dari 75% orang yang membutuhkan prostetik juga tidak memilikinya.

Akomodasi untuk Individu Netra dan Tuli Masih Kurang

Kisah di atas diamini oleh Suharto, Direktur Eksekutif SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel). Suharto adalah individu dengan low vision yang berhasil menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu-ilmu Budaya) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia kemudian meraih gelar Master of Arts dari International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam, Belanda tahun 2010. Ia kemudian melanjutkan lagi untuk meraih gelar Ph.D (Doktor) dari School of Health Science and Social Work, Griffith University, Australia pada tahun 2022. Kini, Suharto adalah dosen tetap non-PNS di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Beliau berbagi pengalamannya saat menempuh pendidikan dan bekerja di Indonesia serta di luar negeri, termasuk dalam pekerjaannya di bidang aktivisme. Beliau menyampaikan bahwa saat ini peralatan medis masih dikategorikan sebagai barang mewah, sehingga dikenakan pajak yang tinggi dan harganya menjadi sangat mahal. Bahkan RS tipe A seperti RS Sardjito Yogyakarta tempat beliau biasanya kontrol pun belum digitally-assisted di divisi low vision.

Bantuan dari pemerintah dan masyarakat luas sampai saat ini masih belum menjawab kebutuhan masyarakat difabel. Masih banyak yang menganggap bahwa disabilitas Netra atau low vision hanya butuh tongkat saja, padahal tongkat hanya membantu untuk mobilitas sehari-hari dan tidak cukup untuk bekerja.

Masyarakat masih menganggap bahwa disabilitas Netra hanya bisa jadi tukang pijat, padahal disabilitas Netra saat ini sudah mulai bekerja di berbagai bidang yang menggunakan laptop dan handphone. Individu dengan low vision yang tidak memiliki assisted device seperti screen magnifier harus melihat layar laptop berjam-jam di jarak yang sangat dekat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini tentu saja menambah keluhan dan masalah penglihatan mereka. Setelah bekerja, tidak jarang mereka mengeluh pusing dan penglihatan di luar layar semakin gelap.

Individu Tuli pun banyak mengalami kesulitan untuk berkembang di pendidikan tinggi dan dunia pekerjaan. Di kampus, teman Tuli masih mengandalkan JBI (Juru Bahasa Isyarat). Masalahnya, tidak semua kampus bisa selalu mengakomodasikan dana untuk JBI. Teknologi voice-to-text seharusnya mulai bisa dimanfaatkan, sayangnya teknologi ini semuanya masih berbasis bahasa asing, sehingga ketika digunakan dengan bahasa Indonesia, text yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan makin membingungkan.

Individu Difabel Berjuang Keras untuk Bisa Berdaya

Dari semua situasi ini, kita bisa belajar bagaimana individu difabel harus berjuang berkali-kali lipat untuk menyelesaikan pendidikan dan menjalankan pekerjaannya. Penghasilan yang mereka dapat kemudian harus dikeluarkan sangat banyak untuk membeli alat-alat bantu yang teramat mahal. Padahal tidak semua individu difabel punya privilege untuk bisa sekolah tinggi dan bekerja di sektor formil. Mayoritas individu difabel adalah masyarakat miskin yang jarang terpapar oleh teknologi, yang tidak merasakan infrastruktur listrik dan internet secepat di kota besar. Banyak dari mereka yang bahkan belum punya rekening bank sendiri, sehingga tidak memiliki kemandirian finansial.

Tentunya tidak cukup membantu individu Tuli hanya dengan bagi-bagi alat bantu dengar tanpa memberikan bantuan lain seperti pemeriksaan medis dan edukasi penggunaan alat. Rekan-rekan difabel membutuhkan perubahan struktural, dan masih ada banyak sekali yang dapat kita usahakan. Pemerintah perlu mengupayakan hal-hal sistemik dari berbagai sektor, terutama teknologi dan kesehatan, di antaranya sebagai berikut:

• melengkapi infrastruktur teknologi sampai ke pedesaan,
• melengkapi kompetensi dokter umum untuk screening dan follow up kondisi disabilitas untuk bisa menjangkau masyarakat di pedesaan,
• meningkatkan pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat disabilitas dengan melengkapi sumber daya di sekolah dan universitas dan meningkatkan kuota wajib penerimaan pegawai disabilitas di sektor-sektor formil, dan
• mengeluarkan peralatan medis dari kategori barang mewah agar pajaknya lebih rendah dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan impor agar harga alat bantu bisa lebih terjangkau, bahkan bisa ditanggung oleh BPJS.

Sudah saatnya kita sebagai masyarakat, termasuk tenaga medis, mulai menghentikan mindset kita yang non-disability-centric. Masyarakat difabel harus didorong untuk berdaya, bukan terus-terusan dijadikan komoditas. Untuk itu, kita membutuhkan perubahan lintas sektoral, mulai dari legislasi yang berpihak kepada difabel, tata kota yang ramah difabel, sistem pendidikan yang bisa mengakomodasi semua pelajar, inklusivitas di tempat kerja, hingga masyarakat yang suportif dan non-diskriminatif untuk semuanya.