Artikel ini adalah bagian 3 dari 5 refleksi dari pelatihan VCAT KBGS untuk tenaga kesehatan di Kupang yang diadakan oleh Komunitas Dokter Tanpa Stigma berkolaborasi dengan PKBI NTT.

Komunitas transgender kerap menjadi korban ganda dalam menghadapi realitas hidup mereka. Pertama, mereka harus berjuang melawan stigma sosial yang berasal dari keluarga dan lingkungan berlandaskan norma agama yang ketat. Kedua, mereka menghadapi kesulitan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang ramah dan inklusif.

Di Kupang, stigma terhadap komunitas transgender masih kuat, berakar pada ketidakpahaman dan prasangka sosial. Banyak anggota komunitas transgender menghadapi tekanan psikologis berat akibat penolakan dari orang terdekat, yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Di sisi lain, fasilitas layanan kesehatan belum sepenuhnya menyediakan ruang aman dan tenaga kesehatan yang terlatih untuk menangani kebutuhan spesifik mereka.

Langkah awal untuk mengatasi masalah ini adalah membangun layanan kesehatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap trauma. Pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai identitas gender, penggunaan bahasa yang tepat, serta pemahaman trauma-informed care sangat penting. Selain itu, advokasi untuk penghapusan diskriminasi dalam kebijakan layanan kesehatan harus diperkuat.

Baca Juga: Membuka Mata dan Hati: Sorotan Utama VCAT KBGS untuk Nakes di Kupang

Kisah “Erdy”: Maut di Balik Penolakan Sosial

Dalam sesi “Why X Die?” di training VCAT DTS & PKBI NTT pada 31 Mei-1 Juni 2025, kisah Erdy menggambarkan betapa kuatnya penolakan sosial yang bersumber dari keluarga dan norma agama terhadap komunitas transgender, yang tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis tetapi juga mempersempit ruang hidup mereka. Erdy adalah seorang remaja transgender yang mengalami penolakan dan diskriminasi sejak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks wilayah yang konservatif, stigma ini tidak sekadar wacana sosial, melainkan bentuk kekerasan struktural yang nyata dan sistemik. Penolakan tersebut menimbulkan isolasi dan memperparah kondisi mental individu, sehingga berkontribusi langsung pada risiko kematian dini.

Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan bagi Erdy sangat terbatas dan penuh hambatan. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan medis yang kurang peka terhadap kebutuhan khusus komunitas transgender. Kurangnya trauma-informed care di fasilitas kesehatan membuat Erdy sulit memperoleh penanganan yang memadai. Prosedur administratif yang rumit dan minimnya pemahaman tenaga medis mengenai isu transgender memperlihatkan kegagalan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang layak dan inklusif. Penolakan visum forensik yang dialami Erdy ketika menjadi korban kekerasan merupakan contoh konkret diskriminasi institusional yang menghambat akses keadilan dan perlindungan medis.

Kegagalan pelayanan kesehatan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menunjukkan ketiadaan pendekatan trauma-informed care yang esensial untuk menangani korban yang rentan. Sistem kesehatan yang belum terlatih dan belum responsif terhadap kebutuhan komunitas transgender justru memperdalam trauma dan putus asa, yang pada akhirnya berdampak fatal. Ketidaksiapan sistem ini memperjelas adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan.

Dalam refleksi VCAT dengan studi kasus kematian Erdy, peserta banyak menggarisbawahi bahwa hal ini harus menjadi alarm bagi semua pihak pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat untuk segera melakukan reformasi menyeluruh. Tanpa perubahan signifikan dalam cara layanan kesehatan diberikan dan penghapusan stigma sosial, kasus seperti Erdy tidak akan berhenti terjadi. Pendekatan inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi komunitas transgender adalah langkah mutlak untuk mencegah tragedi yang seharusnya bisa dihindari.

Baca Juga: Mengurai Konflik Hukum Adat dan Kebijakan Nasional dalam Penanganan KBGS di Kupang, NTT

Stigma yang datang dari keluarga dan norma agama tidak sekadar membentuk tekanan sosial, tetapi berfungsi sebagai mekanisme kekerasan struktural yang mereduksi hak hidup dan kebebasan identitas transgender, menciptakan ruang eksklusi yang lebih destruktif daripada kekerasan fisik langsung. Di sisi lain, keterbatasan akses layanan kesehatan yang diperparah oleh birokrasi rumit dan minimnya pemahaman tenaga medis terhadap isu transgender memperkuat isolasi dan trauma yang dialami individu seperti Erdy, sehingga menghadirkan kegagalan sistemik yang berujung pada putus asa dan bahkan kematian.

Hidup sebagai Transgender: Dari Penolakan Hingga Diskriminasi 

Penolakan terhadap keberadaan LGBT terutama transgender terjadi secara sistemik melalui tiga saluran utama: agama, keluarga, dan masyarakat. Narasi agama yang sangat dominan masih membingkai identitas LGBT sebagai bentuk penyimpangan moral dan pelanggaran terhadap “norma agama”. Tekanan tersebut mendorong individu transgender pada situasi biner yang kejam: menyembunyikan identitas dan hidup dalam kepura-puraan, atau mengekspresikan diri dan hidup dalam bayang-bayang kekerasan yang tidak selalu tampak, namun terus berlangsung.

Penolakan keluarga memperparah kondisi ini dengan menjadikan rumah sebagai ruang kontrol, bukan ruang aman. Orang tua sering kali menekan anak untuk “bertobat” atau “berubah kembali,” sementara saudara dan kerabat ikut melanggengkan kekerasan verbal dan emosional atas nama candaan atau teguran. Ini menunjukkan bagaimana kekerasan tidak selalu datang dari luar, melainkan dapat bersumber dari relasi yang paling dekat dan intim. Tekanan ini melumpuhkan kapasitas seseorang untuk membangun identitas yang sehat dan stabil, sekaligus memutus akses terhadap dukungan sosial yang dibutuhkan.

Di tingkat komunitas, masyarakat sering kali menjadi aktor kolektif dalam proses eksklusi sosial. Penolakan tidak hanya berbentuk ujaran kebencian, tetapi juga normalisasi kekerasan simbolik dan fisik, seperti perundungan, pengucilan, atau penghakiman massa. Dalam struktur sosial yang kuat dipengaruhi oleh norma agama, masyarakat menjadi pelaku sekaligus pemantau disiplin sosial terhadap individu yang dianggap “menyimpang”. Dalam situasi seperti ini, menjadi transgender bukan hanya soal identitas personal, tetapi juga menjadi sasaran pengawasan kolektif yang mengancam keselamatan, hak, dan hidup seseorang secara menyeluruh.

Ketika keluarga dan lembaga keagamaan sama-sama menolak identitas transgender, mereka kehilangan dua sumber dukungan paling dasar dalam hidup: rumah dan keyakinan. Keluarga yang seharusnya jadi tempat aman justru menjadi ruang tekanan memaksa mereka berubah, menyembunyikan diri, atau dianggap aib. Di sisi lain, lembaga agama yang seharusnya memberi harapan dan rumah cinta kasih malah memperkuat stigma, memberikan tekanan dan menyebar ketakutan dengan menekankan pada dosa dan penyimpangan. Akibatnya, banyak transgender hidup dalam kekerasan struktural, tidak punya tempat untuk bicara, karena di mata sistem, keberadaan mereka sendiri dianggap masalah.

Akses Medis Terbatas: Hormone Therapy dan Konseling Inklusif

Akses terhadap layanan kesehatan yang ramah transgender masih menjadi tantangan besar, seperti yang dialami Erdy dan banyak peserta lain dalam notulensi VCAT di Kupang. Salah satu hambatan terbesar adalah birokrasi administrasi yang kaku. Klinik-klinik di wilayah tersebut mensyaratkan dokumen identitas resmi seperti KTP yang mencantumkan jenis kelamin sesuai data lahir untuk mengakses terapi hormon. Persyaratan ini secara otomatis mengecualikan transgender yang belum bisa atau belum ingin mengubah dokumen legal mereka. Padahal, akses terhadap terapi hormon sangat penting bagi banyak individu transgender sebagai bagian dari perawatan afirmatif.

Masalah lain yang sangat krusial adalah minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap kebutuhan medis transgender. Banyak bidan dan perawat di layanan primer belum pernah mendapat pelatihan khusus tentang hormon, penyesuaian dosis, ataupun risiko kesehatan jangka panjang yang menyertai terapi ini. Ketidaktahuan ini tidak hanya berujung pada penolakan layanan, tetapi juga pada pemberian informasi medis yang keliru atau tidak memadai. Akibatnya, banyak pasien transgender merasa tidak aman atau bahkan takut mengakses layanan. Hal ini menciptakan jarak yang lebar antara sistem kesehatan dan kelompok yang paling membutuhkan perhatian sensitif.

Selain terapi medis, aspek psikologis dan emosional juga sangat penting bagi transgender, namun kerap diabaikan. Layanan konseling di puskesmas masih sangat normatif, terbatas pada isu-isu reproduksi konvensional dan tidak menjangkau kebutuhan spesifik komunitas gender non-biner. Konselor atau psikolog yang memahami pengalaman hidup transgender hampir tidak tersedia, apalagi di tingkat layanan dasar. Alhasil, ketika individu transgender mengalami tekanan psikis, kekerasan, atau krisis identitas, mereka tidak tahu harus ke mana mencari bantuan yang tidak menghakimi. Ini semakin memperdalam rasa keterasingan dan rentan terhadap gangguan kesehatan mental. 

Ketiadaan layanan yang inklusif akhirnya mendorong individu seperti Erdy untuk mencari jalur alternatif yang jauh dari aman. Dalam kasusnya, Erdy terpaksa membeli obat hormon melalui orang ketiga secara ilegal, tanpa pendampingan medis maupun informasi yang benar. Praktik semacam ini sangat berisiko, karena tanpa pengawasan dokter, pengguna bisa mengalami efek samping serius seperti ketidakseimbangan hormon, kerusakan organ, atau kondisi medis lain yang tidak terdeteksi. Hal ini bukan hanya membahayakan secara fisik, tetapi juga memperkuat siklus stigma bahwa identitas transgender identik dengan tindakan “melanggar” atau tidak sehat. Padahal, akar masalahnya adalah sistem yang menutup pintu bagi mereka.

Pelajaran yang sangat jelas dari situasi ini adalah bahwa sistem kesehatan yang tidak inklusif menciptakan risiko tambahan yang seharusnya bisa dicegah. Ketika akses legal dan aman tidak tersedia, komunitas transgender akan mencari alternatif sekalipun itu penuh bahaya. Ini bukan pilihan bebas, tetapi hasil dari keterpaksaan struktural. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pelatihan menyeluruh bagi tenaga medis di berbagai lini, serta pembaruan prosedur administrasi yang lebih adil dan berbasis hak. Tanpa perubahan sistemik, komunitas transgender akan terus terdorong ke pinggiran, dan layanan kesehatan akan gagal menjalankan fungsinya secara universal. Inklusi dalam layanan kesehatan tidak bisa sekadar diserahkan pada itikad baik individu tenaga medis. 

Dibutuhkan kebijakan publik yang secara eksplisit melindungi dan memenuhi kebutuhan komunitas transgender baik dari sisi fisik maupun mental. Artinya, fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan panduan teknis, sumber daya manusia terlatih, dan ruang konseling yang aman dari stigma. Hanya dengan cara ini, layanan kesehatan benar-benar menjadi ruang pemulihan, bukan tempat baru bagi penolakan dan penghakiman. Perubahan ini tidak hanya menyangkut kesehatan transgender, tetapi juga kualitas dan keadilan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Tanpa layanan kesehatan yang dirancang khusus dan inklusif, komunitas transgender terpaksa mencari jalan lain yang penuh risiko. Banyak dari mereka akhirnya mengakses terapi hormon secara ilegal, tanpa pengawasan tenaga medis yang kompeten. Ketika klinik menolak, ketika tenaga kesehatan tidak paham, dan ketika prosedur administrasi menyulitkan, mereka tidak punya pilihan selain bertahan dengan cara yang bisa membahayakan diri sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa kegagalan sistem bukan hanya soal pelayanan yang tidak tersedia, tapi juga soal negara yang abai terhadap kelompok rentan.

Urgensi Trauma-Informed Care untuk Komunitas LGBT

Workshop VCAT yang diselenggarakan di Kupang menekankan pentingnya pendekatan trauma-informed care dalam layanan kesehatan, khususnya bagi komunitas LGBT. Pendekatan ini bukan sekadar soal empati, tetapi tentang kesadaran kritis tenaga kesehatan terhadap pengalaman traumatis yang kerap dialami oleh kelompok rentan, terutama transgender. Salah satu prinsip dasarnya adalah mengenali sensitivitas identitas: menanyakan nama baru atau kata ganti (pronoun) seharusnya dilakukan dengan hati-hati, karena bisa memunculkan kembali luka psikologis dari pengalaman ditolak atau dipermalukan.

Baca Juga: Mengurai Akar Kekerasan dan Membangun Ruang Aman: KBGS dan Pendekatan Trauma-Informed Care di Kupang

Selain itu, penting untuk menyediakan ruang aman secara emosional di fasilitas kesehatan. Misalnya, keberadaan grounding corner atau area kecil tempat pasien bisa beristirahat sejenak saat merasa cemas, dapat membantu mereka tetap merasa memiliki kendali atas tubuh dan keputusan medisnya. Di tengah suasana layanan yang sering kali dingin dan birokratis, ruang-ruang ini menjadi bentuk dukungan kecil yang bermakna.

Di sisi lain, membangun kembali kepercayaan yang telah rusak akibat pengalaman diskriminatif di fasilitas kesehatan menjadi kunci. Banyak transgender enggan kembali ke puskesmas atau rumah sakit karena pernah dipermalukan, diabaikan, atau bahkan ditolak secara terang-terangan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menunjukkan secara eksplisit bahwa mereka menyediakan layanan yang aman dan terbuka misalnya dengan menempelkan stiker “Layanan Ramah LGBT” di ruang praktik atau meja pendaftaran. Dengan trauma-informed care, layanan kesehatan tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga menjadi ruang pemulihan dari ketakutan, stigma, dan kekerasan yang selama ini membungkam komunitas LGBT.

Trauma-informed care bukan sekadar soal protokol klinis atau prosedur standar, tetapi menyangkut cara tenaga kesehatan menggunakan bahasa, membangun relasi yang setara, dan menunjukkan sikap nonjudgmental dalam praktik sehari-hari. Ini menuntut kesadaran bahwa bias pribadi, baik yang disadari maupun tidak, dapat menjelma menjadi kekerasan simbolik yang melukai pasien, terutama yang berasal dari komunitas LGBT. Kesediaan untuk mengakui kesalahan, merefleksikan praktik internal, dan membuka ruang perbaikan adalah bagian penting dari menciptakan layanan yang benar-benar aman. Dalam konteks ini, trauma-informed care bukan sekadar pendekatan teknis, tapi sebuah etika kerja yang berpihak pada keselamatan dan martabat pasien. 

Rekomendasi: Membangun Layanan Inklusif bagi Komunitas Transgender

Baca Juga: Refleksi Diri Nakes sebagai Upaya Mengelola Bias Nilai dalam Layanan Kesehatan

Beberapa rekomendasi berikut menekankan perlunya pembangunan layanan kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas transgender di Kupang, NTT. 

1. Puskesmas dan rumah sakit perlu mengembangkan pedoman tertulis mengenai “Layanan Ramah LGBT.”
   • Pedoman ini harus melibatkan seluruh staf kesehatan melalui pelatihan khusus, serta didukung dengan penyediaan materi informasi seperti poster di ruang tunggu guna mengedukasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan terbuka. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menghilangkan stigma yang masih melekat di fasilitas kesehatan.
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan khusus terkait hormone therapy sangat krusial.
   • Bidan dan perawat yang berperan langsung dalam pelayanan kesehatan perlu mendapatkan modul singkat namun komprehensif mengenai dosis, efek samping, dan monitoring jangka panjang untuk pasien transgender. Pelatihan ini akan memperkecil risiko kesalahan medis serta memberikan pelayanan yang lebih aman dan tepat sasaran sesuai kebutuhan medis transgender.
3. Penunjukan konselor yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu LGBT menjadi kebutuhan mendesak.
   • Terutama untuk wilayah pedesaan yang kerap mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan mental. Kehadiran psikolog keliling yang menjadwalkan kunjungan rutin ke puskesmas dapat membantu menyediakan ruang aman bagi komunitas transgender untuk mengungkapkan pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional yang tepat. 
4. Kolaborasi erat dengan organisasi LGBTIQ lokal harus dijadikan strategi utama dalam membangun layanan inklusif.
   • Organisasi komunitas memiliki peran penting sebagai mediator kepercayaan antara pasien transgender dan tenaga kesehatan, sehingga komunikasi dan layanan dapat berjalan dengan lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan khusus pasien. Pendekatan partisipatif ini juga akan memberdayakan komunitas untuk lebih aktif dalam advokasi kesehatan.
5. Perbaikan birokrasi medis menjadi salah satu aspek fundamental dalam mengatasi hambatan akses layanan.
   • Fleksibilitas dalam persyaratan dokumen, misalnya memperbolehkan pasien mengakses hormone therapy meskipun KTP belum mengalami perubahan jenis kelamin, harus diakomodasi. Dengan adanya rekomendasi tertulis dari konselor, pasien tetap dapat memperoleh layanan tanpa harus menghadapi prosedur administratif yang rumit dan diskriminatif, yang selama ini menjadi penghalang signifikan.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi di atas bertujuan menciptakan ruang layanan kesehatan yang aman dan inklusif bagi komunitas transgender di Kupang. Pendekatan holistik ini tidak hanya mengedepankan aspek klinis, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pasien transgender.