Artikel

Kebiri Kimia Melalui Kacamata Medis

Awal tahun 2021, kita kembali dikejutkan dengan penandatanganan PP no. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang sudah ditandatangan oleh Presiden Joko Widodo sejak 7 Desember 2020. Peraturan pemerintah ini adalah tindak lanjut dari UU no. 17 tahun 2016 tentang kebiri kimia di UU Perlindungan Anak. Dan sejak tahun 2019 sudah dijatuhkan vonisnya kepada Muh. Aris, pemerkosa anak di Mojokerto.

Kebiri kimia adalah pemberian obat untuk menekan hasrat seksual seseorang. Obat yang biasanya diberikan adalah anti testosteron. Ada banyak pilihan obat tapi Indonesia belum memilih obat yang mana yang akan digunakan. Tapi pada prinsipnya, obat ini harus disuntikkan per periode waktu tertentu untuk menjaga kadarnya di dalam tubuh agar efeknya tetap sama. Efek obat ini hanya sementara, saat obat ini dihentikan maka efeknya akan hilang. Sifat ini berbeda dengan kebiri fisik atau kebiri bedah di mana dilakukan pemotongan testis yang sifatnya permanen dan irreversible.

Menurut PP ini, kebiri kimia dilakukan setelah hukuman utama selesai. Maka tergantung pilihan obatnya, injeksi akan dimulai beberapa saat sebelum keluar dari penjara. Misal efek obat baru didapat setelah 2 bulan pasca penyuntikan, maka obat akan disuntikkan 2 bulan sebelum jadwal keluar penjara jadi saat terpidana keluar dari penjara, obat sudah berefek.

Secara medis, ada beberapa potensi konflik dalam prosedur kebiri kimia yang tercantum dalam PP ini:

Cacat logika

Premis kebiri kimia ini adalah “Seseorang melakukan kekerasan seksual karena gangguan hormon” tetapi dalam implementasinya, alih-alih membuktikan adanya gangguan hormon pada predator anak, PP ini justru hanya memberikan pidana tambahan kebiri kimia pada pelaku persetubuhan paksa pada anak, sementara pelaku pencabulan anak tidak. Padahal tidak semua predator anak dengan gangguan hormon pasti melakukan persetubuhan paksa, bisa saja mereka melakukan pencabulan atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam PP ini.

Skala prioritas kebiri kimia dengan rehabilitasi psikis

Idealnya, rehabilitasi psikis menjadi prioritas utama, sementara kebiri kimia hanya menjadi tambahan bila memang diperlukan (ada indikasi) untuk mendukung keberhasilan dan efektivitas rehabilitasi psikis. Tetapi dengan pembatasan pelaksaan kebiri kimia selama maksimal 2 tahun, sulit menjadi rehabilitas psikisi yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun sebagai prioritas utama. (Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di artikel ini)

Wewenang dokter lebih rendah dari hakim

PP ini mencatatkan bahwa kebiri kimia akan diawali dengan assessment oleh dokter ahli. Assessment yang dilakukan dokter biasanya mencakup:

  • apakah terapi hormone ini benar-benar perlu dilakukan
  • Bila ya, obat apa yang paling tepat diberikan
  • apakah ada kontraindikasi yang menyebabkan terpidana tidak bisa mendapatkan terapi hormone ini (missal: osteoporosis)
  • berapa lama terapi hormone ini direncanakan
  • bagaimana jadwal penyuntikannya, dll

Tetapi dalam implementasinya, dokter hanya bisa memberikan hasil assessment ini pada hakim sebagai pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap ada di tangan hakim.

Potensi konflik etika terjadi bila hakim membuat keputusan yang tidak sesuai dengan rekomendasi dokter berdasarkan hasil assessment, di mana sangat mungkin terjadi dokter tetap harus menyuntikkan obat kebiri sekalipun telah jelas mengetahui obat ini tidak bermanfaat bahkan mungkin berbahaya.

Kepatuhan terpidana adalah koentji

Kunci keberhasilan dari kebiri kimia dan rehabilitasi psikis adalah kepatuhan terpidana untuk secara berkala datang ke faskes yang ditunjuk untuk menerima suntikan dan menjalankan psikoterapi. Apakah ini masuk akal, kalau tidak ingin mengatakan tidak mungkin? Kebiri kimia yang dilakukan bukan atas dasar kesadaran pasien sangat besar kemungkinan gagalnya. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien pun merupakan pelanggaran etika profesi dokter.

Dengan perspektif medis seperti ini maka perlu diterbitkan Peraturan Menteri yang mampu menjawab beragam ketidakjelasan dalam PP ini. Dan lebih penting lagi, perlu disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menjadi payung hukum yang lebih besar yang mampu mengakomodasi kebutuhan korban juga.

*Artikel ini ditulis berdasarkan diskusi di Instagram Live Dokter Tanpa Stigma bersama Perempuan Berkisah dan Senyum Puan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s