Artikel

Jalan Panjang Menuju Edukasi Kespro yang Baik di Indonesia

Stigma dan tabu masih terus menghambat edukasi kesehatan reproduksi di Indonesia. Penelitian tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa hanya 27.9% siswa yang paham tentang hak kesehatan reproduksi, hanya 26.7% yang paham tentang layanan kesehatan reproduksi, hanya 12.7% yang memahami proses pubertas, dan hanya 8.5% yang memahami sistem organ reproduksi.1 Ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat masih harus meningkatkan kualitas pendidikan kespro yang baik untuk anak.

Hasil penelitian Analisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar menunjukkan bahwa terbatasnya pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di sekolah merupakan salah satu hal yang menghambat penemuan kasus kekerasan seksual. Sebab, kurangnya pemahaman anak mengenai HKSR menyebabkan anak tidak mampu mengidentifikasi kekerasan seksual dan sering tidak menyadari dirinya menjadi korban.1

Edukasi Kespro Terhambat Aturan Hukum

Meskipun angka kesadaran pendidikan kespro di Indonesia masih amat rendah, pemerintah masih belum menganjurkan diberikannya materi HKSR di sekolah. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional agar mencantumkan HKSR dalam kurikulum sekolah. Sementara itu, juga pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan penolakan untuk memasukkan pendidikan HKSR karena dinilai akan memberatkan siswa.1

Sementara itu, rancangan undang-undang baru malah dibuat untuk semakin menyulitkan akses edukasi kespro. Terdapatnya larangan pemberian akses layanan dan informasi alat pencegah kehamilan dalam RKUHP yang baru, menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan mitos, ancaman, dan efek jera ketimbang pendidikan yang komprehensif. Juga, ada kontrol berlebihan berupa pembatasan dunia digital yang membuat remaja tidak memiliki akses informasi yang layak.2 Bahkan, kriminalisasi alat kontrasepsi berdasarkan stigma dalam RKUHP diduga akan meningkatkan angka penyebaran HIV dan IMS.3

Padahal, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, semua orang berhak mendapatkan pendidikan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan serta perlindungan dari kekerasan seksual. Dengan demikian, pendidikan seksual yang komprehensif adalah salah satu sarana untuk mewujudkan hak tersebut. Hal ini didukung oleh UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak atas layanan kesehatan reproduksi. Salah satu bagian dari layanan kespro adalah pendidikan seks yang memadai.1

Kurikulum Nasional yang Komprehensif dan Berkesinambungan

Seringkali, pendidikan seksualitas yang komprehensif (comprehensive sexuality education/ CSE) dianggap tidak diperlukan karena beberapa materinya sudah diberikan di pelajaran biologi, pendidikan jasmani, serta agama. Namun, kata kunci “komprehensif” tersebut masih terlewatkan: dibutuhkan edukasi yang bersifat menyeluruh untuk mengangkat seluruh aspek pendidikan kespro mulai dari aspek biologis sampai sosial. Salah satu kurikulum CSE yang sudah banyak diadopsi oleh banyak negara adalah kurikulum ITGSE dari UNESCO.4

Selain itu, sudah ada beberapa juga LSM lokal yang menyusun kurikulum edukasi seksualitas yang komprehensif dan mengaplikasikannya ke sekolah-sekolah, contohnya Rutgers WPF.5 Namun, kegiatan yang masih di tingkat LSM ini tentu sangat jauh dari target nasional. Sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan kerjasama Rutgers dan PKBI pun hanya beberapa sekolah terpilih.6

Pada tahun 2017, telah ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun modul pendidikan reproduksi remaja di tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA yang secara langsung diadaptasi dari ITGSE.7 Kemendikbud juga berencana menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan BKKBN.8 Namun, masih belum jelas seperti apa aplikasi pengajaran materi dari modul-modul tersebut.

Sementara itu, modul pendidikan reproduksi untuk penyandang disabilitas di SLB juga sudah dibuat tahun 2020. Diharapkan, Kemenag juga bisa ikut bekerja sama dalam penyusunan modul edukasi penyandang disabilitas. Sebab, Kemenag juga sudah memiliki rencana untuk menyelenggarakan madrasah inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga modul kespro ini akan menjadi sangat dibutuhkan.9

Pentingnya Peran Orangtua dalam Edukasi Kespro

Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara edukasi seks dengan menurunnya kejadian kehamilan remaja maupun aborsi tidak aman tidak terlalu signifikan. Hal ini sering dijadikan argumen untuk menolak diadakannya CSE bagi anak dan remaja.10 Padahal, bentuk kebijakan dan kurikulum edukasi yang diberikan di masing-masing wilayah tidaklah sama, dan keberhasilan CSE tidak hanya bergantung pada kurikulum. Agar pendidikan dapat berjalan lancar, semua lapis masyarakat harus ikut serta, mulai dari pembuat kebijakan sampai anggota keluarga.

Sebuah artikel di Psychology Today menyebutkan bahwa turunnya perilaku seks tidak aman tidak selalu disebabkan oleh meluasnya CSE, melainkan juga karena hubungan antara orangtua dan anak yang semakin membaik.11 Menurut Global Early Adolescent Study tahun 2018, 41% remaja bertanya kepada ibu mereka mengenai permasalahan sehari-hari, diikuti 38% kepada teman, meskipun masih sedikit yang bertanya kepada ayah mereka, yaitu 2.6%.12 Ini menunjukkan bahwa orangtua memang memiliki porsi yang amat besar dalam memberikan edukasi kepada anak, sehingga dibutuhkan adanya panduan komprehensif untuk para orangtua. Diharapkan juga, kedua orangtua memiliki peran dan pengetahuan yang setara, sehingga kewajiban pendidikan tidak hanya dibebankan kepada ibu.

Namun, ini bukan berarti pendidikan kespro yang baik hanya harus dibebankan kepada orangtua saja. Orangtua, lingkungan, dan norma sosial tentu memiliki ranahnya masing-masing dalam membentuk individu. Sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan, juga memiliki porsi edukasi yang dibutuhkan pelajar. Sekolah tidak boleh hanya memberikan imbauan abstinence-only tanpa memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi, otonomi tubuh, KB, dan IMS. Sebab, anak memiliki hak atas pendidikan dan akses layanan kesehatan.

Minimnya pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih menjadi PR kita bersama. Fenomena kehamilan remaja dan maraknya kekerasan seksual seharusnya menjadi alarm bagi kita bersama. Tapi lebih dari itu, tidak terpenuhinya hak kesehatan reproduksi pada remaja Indonesia adalah problem urgen yang harus segera ditemukan solusinya. Selagi kita masih memupuk stigma terhadap ilmu pengetahuan dan tidak memiliki kepedulian atas nasib anak-anak serta remaja, masa depan bangsa akan menjadi taruhannya.

Referensi:

1. Kusuma I. Bahaya Laten Absennya Materi HKSR pada Kurikulum Pendidikan Dasar. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); 2020. https://www.infid.org/news/read/bahaya-laten

2. Carolina R. RKUHP Hambat Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI); 2018. https://pkbi.or.id/rkuhp-hambat-edukasi-kesehatan-seksual-dan-reproduksi/

3. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). RKUHP akan Menyumbang Kenaikan Angka Penyebaran HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, dan Risiko Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); 2018. https://icjr.or.id/rkuhp-akan-menyumbang-kenaikan-angka-penyebaran-hivaids-infeksi-menular-seksual-dan-resiko-kesehatan-reproduksi-di-indonesia/

4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach. Revised Ed. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2018. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770

5. Nurcahyadi G. Rutgers WPF Indonesia Beri Pendidikan Reproduksi bagi Remaja. Media Indonesia; 2020. https://mediaindonesia.com/humaniora/354148/rutgers-wpf-indonesia-beri-pendidikan-reproduksi-bagi-remaja

6. Ambar. Rutgers Gandeng PKBI Edukasi Kesehatan Seksual Remaja. Gatra; 2019. https://www.gatra.com/news-434442-milenial-rutgers-gandeng-pkbi-edukasi-kesehatan-seksual-remaja-.html

7. Ni Made Diah PLD, Hana Shafiyyah Z, et al, Editors. Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SD/MI dan Sederajat: Buku Panduan Guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; 2017. http://uks.dikdasmen.kemdikbud.go.id/uks_page/assets/media/linkProgram/BUKU%20FINAL%20MODUL%20PENDIDIKAN%20KESPRO%20REMAJA%20SD-MI_1528089393.pdf

8. Sadewo J. Kemendikbud Minta Koordinasi Modul Pendidikan Reproduksi. Republika; 2019. https://www.republika.co.id/berita/pv4ikv318/kemendikbud-minta-koordinasi-modul-pendidikan-reproduksi

9. Maryani. Kemenag Susun Peta Jalan Madrasah Inklusif. Kementerian Agama Republik Indonesia; 2021. https://kemenag.go.id/read/kemenag-susun-peta-jalan-madrasah-inklusif-jpe6p

10. Paton D, Bullivant S, Soto J. The Impact of Sex Education Mandates on Teenage Pregnancy: International Evidence. Health Economics 2020; 29 (7): 790-807. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.4021

11. Castleman M. Teen Pregnancies Fall But School Sex Ed Doesn’t Work. Huh? Psychology Today; 2017. https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201703/teen-pregnancies-fall-school-sex-ed-doesn-t-work-huh

12. Rahmah A (Coord.). What’s With: Comprehensive Sexual and Reproduction Education for Teens. Jakarta: Rutgers WPF Indonesia; 2020. https://rutgers.id/pengetahuan/whats-with-comprehensive-sexual-and-reproductive-education-for-teens/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s