Aktivitas

Penyandang Disabilitas Masih Rentan Kekerasan Seksual: Perlu Edukasi Kespro yang Layak!

Artikel ini adalah bagian pertama rangkuman workshop kolaborasi Dokter Tanpa Stigma dengan komunitas Sehatara dan Rutgers WPF pada Juli 2022, berjudul “Menjadi Edukator Kespro untuk Teman Tuli” yang didukung para kontributor: Amala Rahmah, country representative Rutgers Indonesia; Ati Ekawati Rifai, S.Pd., M.Pd., guru SLBN 1 Sukabumi; dan Eva Aryani, Teman Tuli, staf tim materi Sehatara.

Semua orang berhak atas edukasi kesehatan reproduksi (kespro) yang komprehensif, termasuk kelompok disabilitas. Namun, masih banyak penyandang disabilitas termasuk Teman Tuli yang belum mendapatkan akses edukasi kespro. Padahal, sebagai kelompok rentan, mereka sering mengalami pelecehan, kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan masalah lainnya.

Lebih dari satu miliar orang atau sekitar 15% populasi dunia adalah penyandang disabilitas.1 Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 3.3% anak berusia 5-17 tahun merupakan penyandang disabilitas, dan proporsi disabilitas di usia produktif (18-59 tahun) sebesar 22%, dengan proporsi perempuan lebih tinggi yaitu 25.2% sementara laki-laki hanya 18.8%.2 Penyandang disabilitas memiliki kemungkinan 4-10 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik, emosional, maupun seksual.1

Perempuan dengan disabilitas memiliki kemungkinan dua kali lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tujuh kali lebih besar mengalami pelecehan seksual dibandingkan perempuan tanpa disabilitas. Anak dengan disabilitas tiga kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual.1 Ini artinya, perempuan dan anak dengan disabilitas sangat berisiko mengalami kekerasan baik di rumah maupun di ruang publik. Data Komnas Perempuan menyebutkan di antara ragam disabilitas, yang tersering menjadi korban kekerasan adalah disabilitas intelektual sebanyak 45%.3 Anak perempuan dan laki-laki tuli lebih sering menjadi korban pelecehan seksual dibandingkan anak-anak lain sebaya mereka.4

Beberapa hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas seperti hambatan komunikasi dan mental membuat mereka rentan mengalami eksploitasi seksual dan pemaksaan pilihan reproduksi. Bahkan, ada perempuan penyandang disabilitas yang dipaksa melakukan sterilisasi maupun aborsi.3 Penyandang disabilitas juga sering dipasung di rumah sehingga tidak memiliki akses kesehatan dan informasi, sementara itu yang lebih buruk lagi, pelaku kekerasan seksual seringkali adalah caregiver/pengampu atau keluarga dekatnya sendiri.

Stigma dan Kesenjangan Sosial Semakin Membuat Rentan Penyandang Disabilitas

Ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi individu disabilitas ketika menghadapi kekerasan, misalnya hambatan mobilisasi dan komunikasi, seperti tidak bisa berlari atau berteriak.3 Hambatan interaksi sosial membuat masih banyak individu disabilitas yang tidak bisa melapor atau tidak tahu cara melapor. Ada juga hambatan lain-lain seperti transportasi, finansial, sampai teknologi.

Penyandang disabilitas belajar menggunakan sarana laptop
Foto: Marcus Aurelius, Pexels

Selain hambatan di ranah fisik, juga ada hambatan sosial berupa tekanan, kesenjangan, dan stigma. Khususnya bagi kelompok disabilitas yang selalu berada dalam pengampuan caregiver, tercipta kesenjangan relasi kuasa sehingga pengampu seringkali menjadi pelaku kekerasan. Selain itu, membicarakan edukasi kespro dan seksualitas memang dianggap masih tabu, baik di kalangan disabilitas maupun tidak.

Beberapa stigma yang sering dilekatkan kepada penyandang disabilitas:

  • Anggapan orang ‘cacat’ pasti aseksual dan dianggap tidak memerlukan pendidikan HKSR3
  • Dianggap memiliki sexual drive tinggi sehingga bisa dieksploitas, biasanya pada disabilitas intelektual yang kurang bisa menjaga cara berperilaku di tempat umum
  • Karena ‘cacat’ tidak mungkin ada yang mau menikahi, sehingga harus terima saja jika ada yang mau
  • Dianggap tidak memiliki otonomi tubuh
  • Kondisi ‘keterbatasan kemampuan’ membuat ada dilema tentang hak menentukan kapan menikah, dengan siapa menikah, kapan memiliki anak, dll

Layanan Kesehatan dan Hukum yang Belum Ramah Disabilitas

Selain hambatan pribadi, kelompok disabilitas juga menghadapi hambatan sistemik di lingkungan, seperti di tempat umum, layanan kesehatan, dan ranah hukum. Secara umum, infrastruktur di Indonesia belum banyak yang memiliki bantuan aksesibilitas untuk individu disabilitas, termasuk juga infrastruktur fasilitas kesehatan seperti puskesmas.3

Layanan kesehatan pun belum sepenuhnya ramah disabilitas. Banyak informasi kesehatan yang hanya tersedia untuk orang tanpa hambatan, dan edukasi tidak merata sampai ke kelompok marginal. Masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, tidak pernah dibekali informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas dan aksesibilitas layanan untuk disabilitas. Bahkan, banyak yang masih tidak punya informasi tentang alat bantu seperti kruk atau alat bantu dengar. Juga belum ada mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksual penyandang disabilitas, sehingga akses layanan kespro penyandang disabilitas belum masuk jangkauan perencanaan dan penganggaran pemerintah.3

Proses hukum untuk penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan juga masih sulit. Pemerintah lokal seringkali mengabaikan kejadian KDRT karena ‘dianggap urusan pribadi’. Memang ada yang sudah melakukan pendampingan korban sampai ke kantor polisi, tetapi kebanyakan prosesnya tidak sampai di proses peradilan lanjutan, sehingga pelaku tidak mendapat hukuman pidana. Salah satu penyebabnya adalah korban tidak mampu membayar biaya tes DNA untuk proses peradilan selanjutnya.3 Selain itu korban harus membayar visum sendiri, menggunakan jasa psikiater mandiri, serta mencari bukti-bukti dan saksi sendiri tanpa dibantu aparat.4 Kesaksian penyandang disabilitas pun sulit dianggap alat bukti yang sah dalam proses hukum.

Tidak tersedianya alat bantu untuk memfasilitasi proses hukum juga merupakan tantangan bagi penyandang disabilitas. Seringkali, mulai dari proses pelaporan sampai persidangan, tidak ada alat bantu seperti Braille atau penerjemah bahasa isyarat. Hal ini diperberat dengan upaya restorative justice untuk menghindari upaya keadilan. Seringkali korban ditakut-takuti dan didorong untuk berdamai saja, juga masih sering terjadi victim-blaming yang seolah meringankan tindakan pelaku. Sehingga, kasus kekerasan yang menimpa penyandang disabilitas sebetulnya tinggi, namun angka pelaporannya rendah.

Informasi Kespro Anak dengan Disabilitas Masih Kurang

Anak dan remaja dengan disabilitas sering dianggap tidak mungkin mampu memahami seksualitas atau tidak memiliki seksualitas. Padahal, meskipun memiliki hambatan fisik, mental, maupun intelektual, remaja disabilitas juga akan mengalami proses pubertas seperti remaja lainnya, yang akan mempengaruhi perubahan tubuh, emosi, dan perilaku seksual.5 Ketiadaan edukasi yang layak justru akan menambah kerentanan posisi mereka di masyarakat.

Menurut riset Rutgers terhadap anak dengan disabilitas, pengetahuan anak-anak tentang kespro masih sangat rendah, terutama tentang pencegahan kehamilan. Informasi yang didapat tentang menstruasi, kehamilan, dan lain-lain masih sering diambil dari mitos. Kebanyakan anak pun masih memahami peran gender dan norma gender tradisional yang tidak setara. Praktik kebersihan reproduksi pun masih rendah seperti manajemen menstruasi, pembersihan alat kelamin, dan lain-lain.

Anak-anak juga masih belum tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kekerasan seksual. Dari pengamatan penyintas yang dibahas dalam workshop, edukasi yang masih harus ditingkatkan lagi antara lain tentang KB, kanker serviks dan vaksin HPV, vaksin pada anak, serta cara mencegah kekerasan seksual dan cara melaporkannya.

Persoalan penyandang disabilitas bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah sosial. Jadi, akses kesehatan harus ditingkatkanan, dibarengi dengan akses pendidikan yang layak untuk mereduksi kerentanan terhadap kekerasan. Tujuan utama dari HKSR adalah agar kita mampu menghormati diri sendiri serta menghormati orang lain, selain agar kita terhindar dari kekerasan, juga supaya semua orang dapat menjalani hidup dengan berdaya.

Referensi:

  1. World Health Organization. Disability and Health. Geneva: World Health Organization; 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
  2. Kementerian Kesehatan RI. Disabilitas. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI; 2019. https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf
  3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hidup dalam Kerentanan dan Pengabaian: Urgensi Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan; 2021. https://komnasperempuan.go.id/download-file/786
  4. Putri AW. Yang Terbenam dari Kekerasan Seksual terhadap Kelompok Disabilitas. Tirto.id; 2021. https://tirto.id/yang-terbenam-dari-kekerasan-seksual-terhadap-kelompok-disabilitas-gj3R
  5. Farakhiyah R, Raharjo ST, Apsari NC. Perilaku Seksual Remaja Disabilitas Mental dengan Disabilitas Mental. Share: Social Work Journal 2018; 8 (1): 114-26. DOI:10.24198/share.v8i1.18122 https://www.researchgate.net/publication/327441633_PERILAKU_SEKSUAL_REMAJA_DISABILITAS_MENTAL_DENGAN_DISABILITAS_MENTAL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s