Isu lingkungan dewasa ini nyatanya menghadapi banyak tantangan ganda yang saling terkait, salah satunya kaitan antara perubahan iklim dengan ketidaksetaraan gender. Dampak perubahan iklim tidak hanya melanda lingkungan ekologis semata, tetapi juga mengancam kesejahteraan dan kesehatan perempuan serta anak perempuan di seluruh dunia. Dalam peringatan Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tahun 2023, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa keterkaitan isu-isu ini tidak terpisahkan.

Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga kunci dalam merespons krisis iklim secara efektif.

Photo by Vincent M.A. Janssen on Pexels.com

Dampak Perubahan Iklim pada Perempuan dan Anak Perempuan

Perubahan iklim menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan. Di Indonesia, misalnya, perempuan lebih bergantung pada sumber daya alam tetapi sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ini. Mereka mengalami kesulitan yang lebih besar dalam menghadapi bencana alam dan perubahan lingkungan. Kasus di Pegunungan Kendeng dan Desa Wadas adalah contoh nyata bagaimana proyek infrastruktur dan industri mengancam kehidupan serta keamanan perempuan.

Kasus di Desa Wadas

Di Desa Wadas, Jawa Tengah, perempuan lokal menghadapi ancaman langsung sebagai akibat dari pembangunan Bendungan Bener. Proyek ini, yang melibatkan penambangan batuan andesit, dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan sumber mata air desa, serta mengancam keselamatan dan kesejahteraan penduduknya. 

Menurut laman resmi kppip.go.id, proyek bendungan ini, dengan biaya investasi mencapai Rp2,060 triliun, direncanakan untuk menyediakan air dan energi listrik di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun, warga Wadas, khususnya perempuan, menuntut penghentian proyek ini. Mereka berargumen bahwa pembangunan tersebut melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan, termasuk merusak sumber mata air dan habitat alami. 

Testimoni perempuan Wadas menyoroti perampasan dan penghancuran ruang hidup sebagai pelanggaran hak hidup, menurut Pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik PBB.

Kasus di Pegunungan Kendeng

Sementara itu, di Pegunungan Kendeng, perempuan dari berbagai daerah seperti Blora, Rembang, Pati, dan Kudus telah berjuang melawan pembangunan pabrik semen dan aktivitas penambangan oleh PT Semen Gresik. 

Demonstrasi dan aksi protes ini sudah dilakukan sejak 2017, untuk menentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh proyek ini terhadap lingkungan dan sumber daya alam lokal, termasuk cekungan air tanah (CAT) Watu Putih yang vital bagi kehidupan petani setempat. Pertambangan di kawasan ini menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan, termasuk hilangnya mata air dan gua, serta merugikan kehidupan masyarakat adat Samin Sedulur Sikep. 

Testimoni Sukinah, petani perempuan Kendeng, menegaskan bahwa tindakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam kasus ini tidak memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, termasuk asas perlindungan HAM dan kepastian hukum. Mereka menuntut pembatalan izin lingkungan yang diberikan kepada PT Semen Indonesia; menunjukkan kegigihan dalam mempertahankan hak-hak mereka dan keadilan lingkungan.

Dampak Perubahan Iklim pada Kesehatan dan Kesejahteraan Perempuan

Perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan perempuan. Cuaca ekstrem dan penyebaran penyakit oleh nyamuk, misalnya, dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Kelangkaan sumber air menyebabkan beberapa kelompok perempuan di Afrika harus berjalan kaki jauh untuk mengambil air, sehingga meningkatkan risiko kekerasan yang dialami selama perjalanan tersebut.

Pada perempuan, krisis iklim juga mengakibatkan peningkatan masalah psikologis, gangguan reproduksi, serta terbatasnya akses ke air bersih, yang sebetulnya berguna untuk menjaga kebersihan organ intim selama menstruasi maupun nifas. Ketiadaan air bersih juga sangat mempengaruhi status higienitas secara umum, yang tentunya akan meningkatkan risiko berbagai penyakit, mulai dari infeksi hingga gizi buruk.

Baca Juga: Dampak Kesehatan Mental, Yang Terlupakan dari Krisis Iklim

Tuntutan dan Rekomendasi Keadilan Iklim melalui Kesetaraan Gender

Untuk menanggapi tantangan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang menempatkan kesetaraan gender dan keberlanjutan sebagai pusat kemajuan. Apa saja yang termasuk dalam kebijakan-kebijakan tersebut?

1. Menguatkan petani dan nelayan perempuan

Perempuan sering berada di garis depan ketahanan pangan, baik sebagai petani maupun nelayan. Mereka memainkan peran kunci dalam mengelola dan memelihara sumber daya alam. Namun, ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya, pendidikan, dan pasar sering menghambat potensi mereka. Oleh karena itu, menguatkan perempuan di sektor pertanian dan perikanan berarti memberikan mereka akses yang setara ke tanah, modal, teknologi, dan pasar. Ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong praktik berkelanjutan yang penting untuk mitigasi perubahan iklim.

2. Investasi dalam kerja domestik dan perawatan

Pekerjaan perawatan (caregiver), yang sebagian besar dijalankan oleh perempuan, sering tidak diakui dan tidak dibayar. Ini termasuk kegiatan seperti merawat anak, orang tua, dan tugas rumah tangga. Investasi dalam pekerjaan ini bisa melalui kebijakan yang mendukung cuti keluarga berbayar, pengasuhan anak yang terjangkau, dan pengakuan atas pekerjaan perawatan sebagai kontribusi ekonomi yang penting. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap pekerjaan perempuan tetapi juga membantu mengurangi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan.

3. Mendukung kepemimpinan perempuan dalam kebijakan iklim

Perempuan harus terlibat secara aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan iklim. Ini termasuk partisipasi dalam forum perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan di semua tingkatan. Keterlibatan perempuan dalam kebijakan iklim tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka diakomodasi, tetapi juga harus mengarah pada solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Ini juga mencakup kebijakan seperti memastikan akses perempuan ke pendidikan dan pelatihan, serta mempromosikan kesetaraan gender dalam peran kepemimpinan dan kebijakan.

4. Mendanai organisasi perempuan

Organisasi yang dipimpin perempuan sering kali paling dekat dengan tantangan yang dihadapi komunitas di garis depan perubahan iklim. Mendukung organisasi-organisasi ini secara finansial dan logistik sangat penting. Pendanaan ini dapat membantu memperkuat kapasitas mereka dalam advokasi, pendidikan, dan pelaksanaan proyek-proyek iklim yang berdampak. Pendanaan juga harus inklusif dan mudah diakses, memastikan bahwa kelompok-kelompok perempuan kecil dan masyarakat adat juga dapat memanfaatkannya.

5. Melindungi kesehatan perempuan

Perubahan iklim memiliki implikasi langsung pada kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi dan mental. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan rentan, sangat penting. Ini termasuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dilengkapi untuk menangani dampak spesifik perubahan iklim pada perempuan, seperti layanan kesehatan reproduksi dan dukungan psikologis. Selain itu, pendidikan kesehatan dan kampanye kesadaran dapat membantu perempuan membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Perubahan iklim tidak hanya merupakan isu lingkungan, tetapi juga isu kesetaraan sosial. Perempuan dari kelompok marginal seperti masyarakat adat, LGBTIQ+, dan penyandang disabilitas sering kali mengalami dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, mengatasi perubahan iklim berarti juga berjuang melawan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi.

Artikel ini ditulis oleh dr. Airindya Bella, AAS Awardee, mahasiswa Master of Public Health di MONASH University Indonesia.

Referensi:

Berita Online:

Testimoni Lisan dan Tertulis:

  • Perempuan Pegunungan Kendeng
  • Perempuan Wadas

Tinggalkan komentar