Artikel ini adalah bagian 3 dari 4 refleksi dari pelatihan VCAT KBGS untuk tenaga kesehatan di Palu yang diadakan oleh Yayasan Pribudaya, Komunitas Dokter Tanpa Stigma, dan Yayasan Philia, dengan dukungan dari Ipas Collaborative Action Fund FY25.

Pembicaraan tentang kesehatan reproduksi terlalu lama terjebak dalam sudut pandang yang sempit. Topik ini kerap difokuskan hanya pada perempuan, seolah-olah seluruh tanggung jawab terkait kehamilan, kontrasepsi, dan pengasuhan anak sepenuhnya berada di pundak mereka. Perspektif ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga mengabaikan kenyataan bahwa kesehatan reproduksi adalah isu bersama, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk laki-laki dan sistem sosial di sekitarnya.

Saatnya Tenaga Kesehatan Membedah Isu Kespro dengan Inklusif

Dalam pelatihan VCAT (Values Clarification and Attitude Transformation) untuk tenaga kesehatan yang berlangsung di Palu pada 11 hingga 12 Mei 2025, narasi tunggal ini tidak hanya dipertanyakan, tetapi dibedah dan diperiksa kembali secara kolektif. Prosesnya bukan sekadar diskusi ilmiah, melainkan juga ruang refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang selama ini diterima begitu saja.

Para peserta yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, hingga pendamping lapangan,  datang dengan berbagai latar belakang profesional. Namun dalam ruang pelatihan ini, mereka diajak melampaui peran formal mereka. Mereka berdiskusi tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai individu yang hidup dalam sistem sosial yang sarat ketimpangan. Sebagian pernah berada dalam posisi memberi nasihat yang keliru, sebagian lainnya membawa luka personal yang belum sempat diungkap. Dalam suasana yang aman dan setara, semua pengalaman itu mendapat tempat.

Baca Juga: Pelatihan VCAT untuk Tenaga Kesehatan di Palu: Refleksi Nilai dalam Layanan Kesehatan Reproduksi

Pelatihan ini bukan hanya tentang memperkuat kapasitas teknis. Ia menjadi ruang di mana para tenaga kesehatan belajar mengenali bias, membongkar asumsi, dan mulai membangun cara pandang baru yang lebih adil dan berpihak pada korban. Karena untuk bisa mendampingi dengan empati, seseorang harus lebih dulu berani jujur pada dirinya sendiri.

Sesi Reasons Why: Perempuan Tidak Bebas Memilih

Salah satu sesi awal dalam pelatihan VCAT yang berjudul Reasons Why menjadi titik awal penting dalam membongkar berbagai asumsi yang sering menyederhanakan pengalaman perempuan. Sesi ini membuka diskusi kelompok tentang mengapa perempuan menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi, serta mengapa mereka memilih untuk meneruskan atau menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan.

Dalam kelompok yang membahas kontrasepsi, diskusi segera menunjukkan bahwa alasan perempuan tidak menggunakan kontrasepsi jauh lebih kompleks daripada sekadar “lupa” atau “tidak mau”. Para peserta, yang sebagian besar merupakan tenaga kesehatan, mengungkap realitas yang kerap mereka temui di lapangan. Di antaranya adalah:

• Suami yang tidak mengizinkan
• Rasa takut terhadap efek samping yang tidak sepenuhnya dipahami
• Akses layanan yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil
• Kurangnya kendali atas tubuh sendiri dalam dinamika relasi pernikahan

Diskusi ini mempertegas kenyataan yang sering luput dari pembicaraan publik: banyak perempuan tidak memiliki agensi penuh atas tubuh dan keputusan reproduksinya. Bahkan ketika layanan kontrasepsi tersedia, keputusan untuk mengaksesnya tetap sangat dipengaruhi oleh norma rumah tangga, tekanan sosial, dan dominasi pasangan dalam relasi.

“Kadang kami tahu kontrasepsi penting. Tapi kami juga tahu kami bisa dimarahi suami kalau pakai tanpa bilang-bilang,” ujar S, salah satu peserta. Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang dihadapi perempuan antara kesadaran akan hak tubuh mereka dan realitas kontrol yang sering kali tidak mereka miliki.

Sesi ini tidak hanya memberi ruang bagi peserta untuk membagikan pengalaman, tetapi juga mengajak mereka memahami bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya soal layanan, tetapi juga soal kekuasaan. Dan untuk memperkuat hak reproduksi perempuan, pendekatannya tidak bisa hanya teknis, tetapi harus juga menyentuh perubahan nilai dan relasi yang mendasarinya.

Baca Juga: Mengapa Perempuan Penyintas Tidak Lapor Kekerasan? Sebuah Refleksi dari VCAT KBGS

Consent: Apakah Perlu dalam Pernikahan?

Isu konsen seksual menjadi salah satu topik paling menggugah dalam sesi Cross the Line. Pernyataan sederhana namun kuat; “Konsen seksual tetap diperlukan meskipun dalam ikatan pernikahan” mengundang keheningan dan refleksi mendalam. Bagi sebagian peserta, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar atau mengucapkan kalimat tersebut.

Mayoritas peserta menyatakan setuju. Namun diskusi yang menyusul mengungkap lapisan-lapisan realitas pahit yang selama ini tertutup oleh normalisasi budaya dan dogma rumah tangga.

“Saya pernah melayani suami setelah baru dua minggu melahirkan, padahal saya masih sakit. Tapi kalau saya nolak, saya takut dianggap tidak taat,” kata seorang peserta.
“Saya baru sadar kalau pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan juga termasuk kekerasan,” ungkap N, peserta lainnya.

Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya pengaruh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus selalu melayani, bahkan ketika tubuh mereka belum pulih, bahkan ketika mereka merasa tidak siap. Konsen menjadi konsep yang nyaris tidak terdengar dalam relasi pernikahan, karena sistem mengajarkan bahwa status sebagai istri berarti harus selalu siap.

Diskusi ini mengingatkan bahwa banyak perempuan tidak tahu bahwa mereka berhak mengatakan tidak bahkan kepada suami sendiri. Dan lebih dari itu, banyak tenaga kesehatan pun belum menyadari pentingnya konsen dalam relasi suami-istri ketika mereka memberikan layanan atau konseling.

VCAT menjadi ruang penting untuk memperkenalkan ulang konsep konsen bukan sebagai syarat legal semata, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap tubuh dan martabat setiap manusia. Bahwa dalam relasi yang sehat, persetujuan bukan hanya diminta sekali, tetapi harus terus dijaga dan dikomunikasikan.

Kesadaran ini menjadi pondasi untuk menciptakan layanan yang lebih sensitif, adil, dan berpihak pada korban. Karena konsen bukan hanya soal seks, tapi soal kekuasaan, kendali atas tubuh, dan hak untuk merasa aman dalam hubungan apa pun termasuk dalam pernikahan.

Peran Laki-Laki: Antara Dominasi dan Kesetaraan

Salah satu momen paling berkesan dalam pelatihan adalah keterlibatan peserta laki-laki dalam diskusi. Beberapa dari mereka mengakui bahwa pelatihan ini membuat mereka “dipaksa” melihat ulang posisi mereka dalam relasi reproduksi.

“Dulu saya pikir, keputusan KB ya urusan istri. Tapi saya sekarang sadar, saya sering ikut campur tanpa sadar mendominasi.” — A, peserta

Aidil juga menyampaikan refleksi yang kuat tentang bagaimana nilai-nilai patriarki sudah tertanam sejak kecil, dan bahwa menjadi bagian dari perubahan tidak hanya soal mendukung perempuan, tapi juga mengoreksi sikap dan peran laki-laki dalam relasi kekuasaan.

Fasilitator menekankan bahwa perubahan dalam layanan kesehatan reproduksi tidak bisa hanya mengandalkan perempuan. Laki-laki harus masuk dalam percakapan, bukan sebagai pelindung atau pemimpin, tetapi sebagai bagian dari solusi yang setara.

Menutup dengan Refleksi: Tubuh Perempuan Bukan Arena Persetujuan Orang Lain

Pelatihan VCAT di Palu membuka ruang refleksi yang mendalam tentang bagaimana keputusan reproduksi dalam rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hierarkis. Baik dalam ranah keluarga maupun dalam praktik layanan kesehatan, relasi kuasa sering kali membungkam suara perempuan. Perempuan tidak sepenuhnya dianggap sebagai subjek yang berhak menentukan atas tubuhnya sendiri, melainkan sebagai bagian dari struktur yang mengharuskan “izin” atau “persetujuan” dari orang lain terutama laki-laki.

Kontrasepsi, yang seharusnya menjadi alat perlindungan dan kebebasan bagi tubuh perempuan, justru kerap dipolitisasi dalam relasi kekuasaan. Bukan hal yang jarang ketika perempuan harus bernegosiasi dengan ketakutan hanya untuk bisa mengakses hak dasarnya. Bahkan dalam relasi yang disebut sah sekalipun, seperti pernikahan, konsen sering kali dianggap tidak relevan. Seolah status sebagai istri otomatis menghapus kebutuhan untuk bertanya dan menghormati keinginan.

VCAT mengingatkan bahwa tubuh perempuan bukan milik bersama. Ia bukan milik negara, bukan milik keluarga, dan bukan milik pasangan. Tubuh perempuan adalah milik perempuan itu sendiri. Pilihan atas tubuh tidak boleh bergantung pada izin, tetapi harus berangkat dari kesadaran dan penghormatan terhadap otonomi pribadi.

Baca Juga: Ketika Sistem yang Membunuh, Bukan Perempuan: Menilik Isu Aborsi di VCAT

Lebih dari itu, VCAT juga menegaskan bahwa perubahan tidak cukup hanya dilakukan oleh perempuan. Laki-laki pun memiliki tanggung jawab, bukan sebagai pemilik kuasa yang memberi restu, tetapi sebagai sekutu dalam kesetaraan. Sebagai pihak yang ikut membongkar norma lama dan membangun ulang relasi yang lebih adil. Karena kesehatan reproduksi bukan hanya isu perempuan, melainkan isu kemanusiaan.