Artikel ini adalah bagian 3 dari 5 refleksi dari tindak lanjut pelatihan VCAT KBGS untuk tenaga kesehatan di Kupang yang diadakan oleh Komunitas Dokter Tanpa Stigma berkolaborasi dengan PKBI NTT.

Dalam sesi roleplay pada hari kedua pelatihan follow-up VCAT Kupang, satu skenario membuat ruang pelatihan terdiam. Seorang peserta memerankan seorang pekerja seks yang datang ke fasilitas kesehatan karena mengalami gejala infeksi menular seksual. Saat menyampaikan keluhannya, “nakes” dalam simulasi justru merespons dengan kalimat: “Pantas saja kamu begini.” Hening menyelimuti ruangan. Bahkan fasilitator sempat memberi jeda sebelum melanjutkan diskusi. Kalimat singkat itu menyimpan luka panjang: tentang bagaimana pelayanan kesehatan sering kali menjadi ruang penghakiman, bukan pemulihan terlebih bagi kelompok marjinal seperti pekerja seks.

Ketika Pelayanan Kesehatan Menjadi Medan Penghakiman

Dalam konteks pelayanan kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi asas nondiskriminasi dan kerahasiaan pasien, peristiwa dalam sesi roleplay pelatihan follow-up VCAT Kupang mengungkapkan realitas getir yang masih dialami oleh kelompok marjinal, khususnya pekerja seks. Kalimat “Pantas saja kamu begini” tidak hanya sekadar ucapan yang bersifat menyalahkan, melainkan mencerminkan bias moral yang sudah mengakar dalam praktik pelayanan kesehatan. Dalam sistem yang semestinya memberikan perawatan tanpa prasangka, justru terjadi internalisasi stigma dan moralitas konservatif yang membahayakan keselamatan dan hak pasien.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa dalam layanan kesehatan masih sangat hierarkis, di mana tenaga kesehatan sering kali menempatkan diri sebagai penjaga moral, bukan penyedia layanan. Dalam paradigma ini, pasien yang dianggap “menyimpang” dari norma sosial dominan kerap diperlakukan dengan sikap merendahkan, bahkan mendapatkan perawatan yang tidak setara. Hal ini mengindikasikan krisis etik dan profesionalisme dalam praktik kesehatan yang mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas layanan kesehatan yang bermartabat.

Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika dikaitkan dengan struktur sosial yang menindas dan kebijakan kesehatan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Pekerja seks, misalnya, sering kali tidak hanya mengalami stigma dari masyarakat umum, tetapi juga dari aktor negara yang seharusnya menjadi pelindung. Undang-undang dan kebijakan kesehatan publik cenderung gagal untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok ini, yang pada akhirnya menciptakan penghalang struktural dalam akses terhadap layanan yang layak.

Tindakan menghakimi dalam ruang pelayanan tidak hanya melanggar kode etik profesi medis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan psikologis pasien. Banyak pekerja seks memilih untuk menunda atau bahkan menghindari layanan kesehatan karena takut dihakimi, dipermalukan, atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Akibatnya, penyakit yang dapat dicegah dan diobati sejak dini menjadi kronis, memperparah beban kesehatan publik secara keseluruhan.

Pengalaman diskriminatif semacam ini juga memperburuk ketimpangan sosial. Ketika layanan kesehatan tidak mampu menjadi ruang yang aman, maka negara gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan jaminan sosial dasar. Hal ini mempertegas bahwa diskriminasi dalam layanan kesehatan bukan sekadar persoalan interaksi interpersonal, melainkan bagian dari sistem eksklusi yang lebih besar yang melanggengkan kemiskinan, kerentanan, dan ketidakadilan.

Respons hening dari peserta pelatihan saat roleplay berlangsung menunjukkan bahwa kalimat tersebut menyentuh sesuatu yang sangat mendalam, yakni rasa bersalah kolektif atau kesadaran atas keterlibatan tidak langsung dalam praktik diskriminatif serupa. Kesunyian tersebut adalah jeda reflektif yang penting, tetapi tidak cukup. Dibutuhkan langkah-langkah transformasional untuk mendekonstruksi nilai-nilai moralistik yang tertanam dalam praktik medis, termasuk melalui pelatihan etika kritis, pembacaan ulang standar pelayanan berbasis HAM, dan keterlibatan langsung dengan komunitas terdampak.

Dalam pelatihan VCAT (Value Clarification and Attitude Transformation), penting untuk memahami bahwa transformasi nilai tidak dapat hanya diserahkan pada modul pelatihan semata. Diperlukan keterlibatan politik dan kelembagaan yang lebih luas untuk mengubah sistem pendidikan profesi kesehatan, agar mampu mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga sadar akan dimensi sosial dari praktik kesehatannya. VCAT menjadi titik masuk penting, tetapi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak struktural. Peristiwa tersebut menantang kita untuk merefleksikan kembali apa arti “layanan kesehatan yang inklusif”. Apakah inklusi hanya berarti akses fisik terhadap fasilitas, ataukah juga mencakup keamanan psikologis dan penghormatan atas martabat pasien? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan arah reformasi sistem kesehatan kita.

Di Antara Simpati dan Bias yang Tersimpan

Setelah simulasi berakhir, peserta yang memerankan pasien mengaku bahwa meskipun itu hanya roleplay, ia merasa disudutkan. “Saya tahu ini latihan, tapi kalimat tadi seperti pisau. Saya merasa kotor, seperti tidak pantas ditolong.” Peserta lain yang berperan sebagai tenaga kesehatan pun mengakui bahwa responsnya keluar begitu saja spontan, tak direncanakan. Dan di situlah letak persoalan: bahwa banyak tenaga kesehatan membawa bias moral yang tidak mereka sadari, hingga akhirnya terbawa ke dalam praktik layanan sehari-hari.

Pernyataan peserta tersebut membuka lapisan terdalam dari dinamika kekuasaan dalam interaksi pasien dan tenaga kesehatan yakni bagaimana pengalaman yang tampak “simulatif” justru menyentuh luka struktural yang nyata. Rasa kotor dan tidak layak ditolong bukanlah respons psikologis yang muncul dari kekosongan, melainkan cerminan dari konstruksi sosial yang selama ini merendahkan identitas dan pengalaman hidup kelompok rentan seperti pekerja seks. Bahkan dalam situasi pelatihan yang seharusnya aman, reproduksi kekerasan simbolik masih dapat terjadi. Hal ini mempertegas bahwa sistem nilai yang dibawa tenaga kesehatan ke ruang praktik tidak pernah netral.

Ketika bias moral bekerja secara tidak disadari seperti yang diakui oleh peserta yang berperan sebagai tenaga kesehatan, maka kita dihadapkan pada tantangan besar dalam pembenahan sistem pelayanan kesehatan. Bias yang tidak dikenali jauh lebih sulit ditangani dibandingkan prasangka yang terang-terangan, karena ia menyusup dalam bentuk refleks, bahasa tubuh, pilihan kata, hingga nada suara. Inilah yang disebut sebagai bentuk mikroagresi dalam praktik kesehatan, yang walaupun tampak sepele, dapat meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi pasien. Terlebih dalam konteks kesehatan reproduksi dan seksual, relasi kuasa yang timpang memperbesar risiko kekerasan struktural yang dilegitimasi oleh bahasa profesionalisme medis.

Bias moral yang tersimpan ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan merupakan produk dari institusionalisasi norma-norma sosial konservatif dalam pendidikan profesi kesehatan. Kurikulum yang tidak memuat perspektif interseksional dan hak asasi manusia, justru memperkuat reproduksi stigma. Ketika isu-isu seperti pekerjaan seks, identitas gender non-normatif, atau orientasi seksual hanya diajarkan dalam kerangka risiko atau patologi, maka tenaga kesehatan cenderung melihat pasien dari lensa moralistik dan bukan dari pendekatan humanistik dan berbasis hak. Hal ini menjadikan bias bukan sebagai kesalahan personal semata, melainkan kegagalan sistemik dalam mendesain layanan kesehatan yang setara.

Respons spontan yang menyakitkan tersebut seharusnya menjadi titik reflektif, bukan hanya bagi individu yang mengucapkannya, tetapi juga bagi institusi yang mencetak dan mempekerjakan mereka. Pendidikan dan pelatihan VCAT menjadi ruang penting untuk membongkar nilai-nilai lama yang sudah tidak relevan dengan prinsip pelayanan inklusif. Namun agar pelatihan ini berdampak nyata, ia harus dilengkapi dengan evaluasi kelembagaan dan reformasi sistemik. Misalnya, adanya asesmen periodik terhadap sikap tenaga kesehatan, supervisi berbasis etika, hingga ruang advokasi bagi pasien yang mengalami diskriminasi.

Belajar Menjadi Aman dan Inklusif

Diskusi pasca-roleplay mengalir dengan jujur dan penuh refleksi. Para peserta menyadari bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan kompetensi medis. Diperlukan kesadaran etis dan sikap empatik,  terlebih dalam menghadapi pasien yang kerap dipinggirkan, seperti pekerja seks.

Beberapa poin penting yang muncul dari refleksi peserta:

• Bahwa tidak ada pasien yang datang untuk dihakimi. Mereka datang untuk ditolong.
• Bahwa bahasa tubuh, mimik wajah, dan intonasi bisa menyampaikan penolakan bahkan sebelum kata-kata muncul.
• Bahwa menjaga rahasia pasien adalah bentuk perlindungan, bukan sekadar prosedur.

Seorang peserta menambahkan, “Kalau kami, para nakes, tidak bisa menciptakan ruang aman bagi mereka, lalu siapa yang bisa mereka datangi?”

Pelatihan ini mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh disandera oleh moralitas pribadi. Setiap orang, apa pun profesi atau latar belakangnya, berhak atas layanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat. Para peserta sepakat bahwa pekerja seks adalah bagian dari masyarakat yang paling rawan mengalami stigma berlapis di ruang publik, di rumah, dan ironisnya, juga di ruang yang seharusnya menjadi tempat aman: fasilitas kesehatan.

Oleh karena itu, perubahan dimulai dari hal yang paling sederhana namun berdampak besar: menyambut tanpa mencibir, mendengar tanpa menilai, dan memberi layanan tanpa syarat tersembunyi. Pelatihan VCAT tidak memberi resep instan untuk menghapus bias. Namun ia membuka ruang untuk mengenali, mengakui, dan mulai mengoreksi. Bahwa menjadi tenaga kesehatan bukan berarti menjadi penjaga moral masyarakat, tapi pelayan bagi semua yang membutuhkan, tanpa kecuali.

Seorang peserta menutup refleksinya dengan kalimat yang disambut anggukan pelan: “Hari ini saya belajar bahwa kadang kita lupa. Kita bukan hakim. Kita cuma diminta untuk hadir, mendengar, dan menolong.”